Buku Desentralisasi Dan Pengelolaan Perekonomian Daerah | Muhammad Amir Arham | Buku Ekonomi Pembangunan

Rp 100.000 Rp 88.200

Catatan: Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Buku Desentralisasi Dan Pengelolaan Perekonomian Daerah | Buku ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama membahas tentang potret perekonomian daerah catatan-catatan paradoksal ekonomi, bab dua membahas tentang bagaimana mengelola sektor potensial dan keunggulan daerah?, dan bab tiga membahas tentang risiko perlambatan ekonomi dan optimalisasi potensi fiskal daerah. Desentralisasi dimaksudkan agar kemampuan ekonomi daerah makin meningkat, sehingga ketergantungan terhadap transfer makin menurun. Asumsi-asumsi teoretis di atas nyatanya bukan daerah makin mandiri, justru terbalik peranan transfer dari pusat makin meningkat, sementara proporsi PAD terhadap APBD makin mengecil kendati secara nominal naik. Pelaksanaan desentralisasi juga memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kreasi dan inovasi sehingga kapasitas ekonominya makin besar. Konsekuensinya yang harus dijalankan oleh Pemda adalah melakukan kompetisi untuk menarik investasi. Salah satu upaya yang dapat dikembangkan, melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Dipandang selama ini birokrasi (kelembagaan) pemerintah menjadi faktor kendala untuk menarik investasi ke daerah. Faktor kelembagaan, terutama tata kelola pemerintahan signifikan mempengaruhi (dampak besarnya) terhadap pertumbuhan ekonomi. Kasus wisma atlet dan Kemenakertrans menyedot banyak perhatian masyarakat. Kedua kasus ini beraroma penyuapan, korupsi dan bersinggungan dengan pusaran politik kekuasaan dengan perilaku abuse of power. Dari banyak rangkaian itu, pangkal muasalnya dari sistem politik anggaran negara, termasuk daerah yang belum baik. Apalagi sistem politik dan pendanaan partai yang cenderung tidak menganut rambu-rambu etika. Negara dirampok secara berjamaah yang justru dilakukan oleh elit-elit politik yang semata-mata lebih mementingkan kekuasaan dan materi untuk menghidupi kelompok dan partainya, sementara kepentingan bangsa dan negara dikesampingkan. Politik anggaran yang belum ideal, serta pikiran yang kotor dari sebagian politisi dengan sistem politik yang kumuh membuka celah munculnya mafia anggaran. Kasus-kasus korupsi dan penyuapan akhir-akhir ini yang ditangani oleh KPK pasti menyerempet ke lembaga politik (partai) penguasa dan partai penyokong kekuasaan. Ada indikasi bahwa uang negara diincar dengan memanfaatkan celah politik anggaran yang memang masih bermasalah. Ia bermasalah karena sengaja diciptakan untuk membuka celah merampok APBN maupun APBD. Politik anggaran yang belum tertata baik akan mengundang kehadiran para mafioso yang kita kenal sekarang mafia anggaran.

Info Hemat: Pembelian secara langsung/offline melalui WhatsApp akan lebih murah karena tidak ada biaya admin platform.