Buku Beragam Praktek Desentralisasi Dan Otonomi Daerah | Yusron | Buku Ekonomi Pembangunan

Rp 75.000 Rp 66.500

Catatan: Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Buku Beragam Praktek Desentralisasi dan Otonomi Daerah| Buku ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama membahas tentang seputar desentralisasi dan otonomi daerah, bab dua tentang sejarah desentralisasi, bab tiga tentang mengukur keberhasilan desentralisasi, dan bab empat tentang desentralisasi di berbagai negara Hal mendasar yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah pengertian desentralisasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 1 angka 8), desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Untuk mendefinisikan desentralisasi secara tepat amat sulit karena menurut Syarif Hidayat (2010:6), terminologi desentralisasi telah diadopsi oleh beberapa cabang ilmu sosial dan telah didefinisikan sesuai konteks dan kepentingan masing-masing. Talcott Parsons (dalam Hidayat, 2010:6) mendefinisikan desentralisasi sebagai pembagian kekuasaan pemerintahan oleh sekelompok penguasa pusat dengan kelompok lainnya, masing-masing memiliki otoritas dalam wilayah tertentu dari suatu negara. Mawhood (dalam Hidayat, 2010:6) berpendapat bahwa desentralisasi adalah pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal. Bung Hatta menjelaskan, “desentralisasilah, bukan sentralisasi yang menjadi dasar bagi cita-cita tolong-menolong dalam asas kolektivisme yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia….Indonesia terbagi atas pulau-pulau dan berbagai golongan bangsa perlu mengagendakan otonomi agar tiap-tiap golongan, kecil dan besar, mendapat hak untuk menentukan nasibnya sendiri” (Zuhro, 2016:131). Mudrajad Kuncoro (1995:6-7) menjelaskan lebih jauh sejarah desentralisasi di Indonesia. Sentralisasi ataupun desentralisasi sebagai suatu sistem administrasi pemerintahan, dalam banyak hal, tidak dapat dilepaskan dari proses pertumbuhan suatu negara. Sejarah mencatat desentralisasi di Indonesia berjalan dengan fluktuatif, mengalami pasang surut seiring dengan perubahan konstelasi politik yang melekat dan terjadi pada perjalanan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa desentralisasi tidaklah bisa beroperasi di ruang hampa. Ia menyatu dalam tubuh perjalanan dinamika sosial politik suatu bangsa. Sebelum merdeka, Indonesia dijajah Belanda dan Jepang. Penjajah telah melaksanakan desentralisasi yang bersifat sentralistis, birokratis dan feodalistis demi kepentingan mereka. Penjajah Belanda menyusun suatu hierarki Pangreh Praja Bumiputra dan Pangreh Praja Eropa yang harus tunduk kepada Gubernur Jenderal.

Info Hemat: Pembelian secara langsung/offline melalui WhatsApp akan lebih murah karena tidak ada biaya admin platform.