Buku Birokrasi, Akuntabilitas, Kinerja | Amir Imbaruddin | Buku Administrasi Negara

Rp 125.000 Rp 109.900

Catatan: Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Buku Birokrasi, Akuntabilitas, Kinerja – Selain berbagai implikasi politik yang dapat terjadi, penggeledahan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) di Australia beberapa waktu yang lalu pada dasarnya menunjukkan betapa kuatnya budaya birokrasi berparadigma lama di kalangan aparatur pemerintah, termasuk para diplomat kita yang bertugas di berbagai kantor perwakilan di luar negeri. Budaya birokrasi ala Orde Baru tersebut, diantaranya tidak sensitif dan responsif, akuntabilitas publik yang rendah, dan lemahnya kemampuan pengambilan keputusan karena tidak adanya empowerment. Menyusul tragedi Bali dan dinyatakannya organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi teroris internasional, Pemerintah Australia bertindak cepat dengan melakukan penggeledahan terhadap sejumlah WNI yang dianggap mempunyai kaitan atau memiliki informasi tentang organisasi ini. Penggeledahan yang dilakukan di Kota Melbourne, Sydney, dan Perth oleh Badan Keamanan dan Intelijen Australia (ASIO) dan Polisi Federal Australia (AFP) tersebut sangat luas dipublikasikan oleh media cetak dan elektronik yang ada di Australia. Oleh karena luasnya publikasi media massa dan adanya anggapan bahwa alasan yang digunakan untuk melakukan penggeledahan dianggap sangat absurd (misalnya karena pernah menghadiri ceramah Abu Bakar Ba’asyir), masyarakat Indonesia di Australia justru mengalami ketakutan. Walaupun Pemerintah Australia sepenuhnya merestui penggeledahan tersebut, berbagai kalangan seperti pemimpin gereja, imam masjid, akademisi, dan civil libertarian di Australia melakukan protes. Mereka menilai penggeledahan yang dilakukan oleh ASIO/AFP dengan berseragam tempur dan dilengkapi senjata otomatis, memecahkan jendela serta mendobrak pintu rumah, telah bertentangan dengan hak-hak asasi manusia (Sydney Morning Herald, 1 November 2002). Anehnya Pemerintah Indonesia di Australia, yang direpresentasi-kan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), tidak mengajukan keberatan terhadap perlakuan tersebut. Bahkan sebaliknya, Kuasa Usaha Indonesia, yang juga ad-interim Duta Besar Indonesia di Australia, menyatakan bisa memahami sikap dan tindakan Pemerintah Australia tersebut (Tempo Interaktif, 31 Januari, 2002). Pernyataan keberatan Pemerintah Indonesia justru datangnya dari Jakarta melalui juru bicara Departemen Luar Negeri yang mengingatkan Pemerintah Australia bahwa perilaku ASIO/AFP melanggar Konvensi Wina dan hak-hak asasi manusia.

Info Hemat: Pembelian secara langsung/offline melalui WhatsApp akan lebih murah karena tidak ada biaya admin platform.