Buku Budget Policy In Education | Siti Sanisah | Buku Kebijakan Publik

Rp 114.000 Rp 100.300

Catatan: Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Buku Budget Policy In Education Dalam penyelenggaraan negara, uang menjadi tolok ukur berjalan atau tidaknya suatu pemerintahan. Tapi harus diakui, uang bukan satu-satunya cara menjalankan roda pemerintahan. Lebih penting lagi diperlukan mekanisme yang tidak kalah baiknya dibanding aturan lain yang ada dan mengatur tentang tata kelola suatu pemerintahan. Ada uang, birokrasi dan sistem atau mekanisme, dipastikan suatu pemerintahan ke depan akan berjalan baik pula. Pengelolaan uang di pemerintahan dan diwujudkan dalam bentuk kegiatan, maka uang yang dikelola berganti nama menjadi anggaran. Anggaran diberikan pemerintah pusat ke daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam wujud Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD). Hakikatnya anggaran merupakan instrumen yang berfungsi untuk menggerakkan roda pembangunan guna mewujudkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segala sesuatu yang menyangkut pembangunan tidak terlepas dari peran dan fungsi anggaran. Besaran anggaran yang dituangkan dalam rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan parlemen, dalam APBN maupun APBD harus disusun berdasarkan perkembangan perekonomian skala nasional dan kondisi pembangunan daerah menurut prioritasnya. Anggaran pendidikan sejatinya dialokasikan untuk membiayai proses dan kegiatan pendidikan terkait dengan hal tersebut. Hal ini berpengaruh pada hasil pendidikan berupa nilai pengorbanan untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. Indirect cost meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikuti pendidikan. Bisa juga berupa earning forgone (keuntungan yang hilang) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Non-monitary cost merupakan biaya yang tidak berbentuk uang dan biasanya akan meningkat seiring semakin tingginya jenjang pendidikan yang ditempuh. Karena itu dalam penyusunan pembiayaan pendidikan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu program pendidikan yang akan didanai, sistem pajak yang akan digunakan untuk membiayai program tersebut dan sistem alokasi dana negara untuk wilayah (daerah) dan sekolah. Hal ini penting, terlebih di Indonesia, dimana sistem pembiayaan pendidikan dominan berasal dari pemerintah (didominasi pemerintah pusat) melalui sistem distribusi/transfer sehingga daerah dan sekolah harus mengikuti ketentuan pemerintah pusat. Distribusi anggaran sesungguhnya mengandung dua makna penting yaitu bagaimana anggaran tersebut diperoleh dan bagaimana dibelanjakan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Penggunaan anggaran yang terkesan berlebihan tanpa disesuaikan kebutuhan program juga sangat tidak dianjurkan, mengingat anggaran harus dialokasikan secara efektif dan efisien dengan landas azas manfaat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsep, dinamika dan implementasi anggaran menjadi syarat mutlak bagi perencana pendidikan dalam merencanakan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui mekanisme APBD maupun APBN. Buku ini memuat berbagai hal yang terkait langsung dengan anggaran pendidikan dari konsep termasuk implementasinya di lapangan serta relasinya dengan IPM yang merupakan representasi kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil pendidikan. Buku ini terdiri dari beberapa pembahasan, diantaranya:

• Introduksi
• Kebijakan Publik Bidang Pendidikan
• Arah Pendidikan Indonesia
• Kebijakan Anggaran Pendidikan
• Anggaran dan Biaya Pendidikan
• Pengelolaan Anggaran Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah
• Analisis Kebijakan Anggaran Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik
• Dinamika Pengelolaan Anggaran Pendidikan : Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah

Info Hemat: Pembelian secara langsung/offline melalui WhatsApp akan lebih murah karena tidak ada biaya admin platform.